Saturday, January 19, 2013

Analisa Bachtsul Masail dengan Prinsip NU


BAB II

1.             PEMBAHASAN
A.Malik Madany
Bangtsul masail berarti pembahasan masalah, merupakan suatu pembahasan masalah yang sangat popular dikalangan Nahdlatul Ulama dan Peasantren tradisional di Indonesia. Istilah tersebut mewujudkan pada suatu forumdiskusi antara para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan terutama hukum islam (fiqh).
Mengamati berbagai keputusan yang telah di ambil dalam bachtsul Masail para ulama selama ini, terlihat dengan jelas bahwa secara metodologis Bachtsul Masail para ulama pada dekade belum beranjak jauh dari apa yang ada pada awa-awal berdirinya NU di tahun 1926. Hal ini selain dapat dipandang sebagai suatu bentuk kemapanan, tidak mustahil pula dapat dianggap sebagai suatu kemandegan pemikiran oleh sebagian orang.

Anggapan yang terakhir ini tidak hanya datang dari luar NU, melainkan juga semakin santer terdengar justru dari dalam kalangan NU sendiri. Terutama dalam forum-forum halaqah (sarasehan) yang diselenggarakan semakin semarak diberbagai pesantren, gugatan-gugatan terhadap penggambilan cara hukum islam dalam bachtsul Masail semakin menampakkan sosoknya yang konkrit. Bahkan dalam beberapa halaqah yang telah berlangsung, telah di ambil beberapa keputusan yang berkaitan dengan cara-cara pengembangan forum Bachstul Masail.

Tulisan sederhana ini diupayakan untuk semaksimal mungkin dapat mengungkapkan segi-segi kekurangan yang ada dalam Bachstul Masail yang berlangsung selama ini, untuk kemudian dicarikan jalan keluar. Adalah suatu hal yang wajar apabila terjadi suatu perdebatan diantara peserta halaqah tentng apa yang di anggap sebagai kekuranga. Hal ini juga berakibat pada perbedaan pendapat tidak perlu tidaknya tentang pengajuan alternative penanggulangan. Untuk itu sikap keterbukaan pihak yang terlibat merupakan prasyarat dalam mencari pemecahan.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas bila dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH yaitu Al-Shulh (Perdamaian) karan dalam hal ini tidak mencari pertentangan tapi dan melainkan mencari jalan keluarnya bersama-samam dan juga sesuai dengan prinsip Al-Musawwa (Persamaan ) yakni mencari suatu keputusan akhir yang yang baik bagi masyarakat.
Sejalan dengan sikap dasar keagamaan NU yang berpegang teguh dalam salah satu diantara ke empat madzhab dalam bidang fiqh yang dalam prakteknya hal ini diartikan berpegang pada Madzhap Al-Syafii. Yang dimaksud dengan kitab Al-Syafii ini bukanlah kitab-kitab karya imam Al-Syafii sendiri, melainkan sebagian besar kalau tidak seluruhnya karya pada pengikut madzhab Al-Syafii (Syafiiyah) itupun terbatas pada kitab-kitab yang diperoleh dan telah lama beredar dikalangan pesantren. Kitab-kitab seperti inilah yang biasa di kenal di lingkungan Nahdiyin dengan sebutan Al-Kutu Al-Muktabarah (kitab kitang yang dapat dijadikan pegangan) atau Al-Kutub Al-Mautsuq biha Al-Mustarsyidin yang sangat popular di lingkungan NU.
Dalam upaya memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diajukan, pembahasan telah dianggap sempurna apabila telah ditemukan jawaban secara implisit dalam salah satu atau beberapa kitab Mu’tabar yang dimaksud. Kendali dalam proses pembahasan secara lisan kadang-kadang diperdebatkan berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang dibahas, namun rumusan akhir yang disepakati, didokumentasikan dan dipublikasikan tidak lebih dari sekedar halal-haramnya atau sah-batalnya sesuatu lantaran adanya nash (tesk) kitab tertentu yang menyatakan demikian. Dalam hubungan ini tidak dianggap penting untuk diketahui bagaimanakah latar belakang sosiohistoris munculnya pernyataan teks dimaksud dan bagaimana pula proses metodologis yang dilalui, yang sudah barang tentu menyangkut masalah sumber hukum (Mashadir Al-Ahkam) dan perangkat kaidah hukum Islam, baik yang berupa qawaid ushuliyyah maupun yang berupa qawaid fiqhiyyah.
Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada umumnya kitab-kitab yang dijadikan rujukan memang tidak   dicantumkan secara lengkap bahkan tidak jarang mengesampingkan sama sekali hal yang dimaksud di atas.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas dalam mencari kesempurnaan sebuah hukum bila dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH yaitu Al-Musawwa (Persamaan ) yaitu dalam memandang sebuah masalah mereka bersama-sama mencari jawabanya dalam salah satu Mu’taber sehingga pada akhirnya mereka merumuskan atau mencari jawabanya yang benar dan tepat bersama.
Dalam kaitan dengan permasalan yang tidak diketemukan jawabannya secara eksplisit di dalam Al-Kutub-mu’tabarah, majlis Bachtsul Masail mengambil sikap tawaqquf (menunda pemecahan atau mem”peti es”kanpermasalahan) dengan pertimbangan bahwa selagi ulama NU masih tergolong Muqollidin (para pentaqlid) yang pengakuan seperti ini merata pada sebagian besar ulama NU belum diperbolehkan kepada meraka untuk memberikan fatwa dengan beristimbath langsung dari dalil-dalil syar’i. Sikap ini sejalan dengan penegasan penulis kitab Buhqyat al-mustarsyidin yang hanya membolehkan orang seperti itu untuk menukilkan fatwa dari muftilain atau kitab yang terpercaya. Tidak boleh bagimu berfatwa dalam hal-hal yang dia tidak menjumpainya secara tertulis walaupun dia menjumpai bandingannya.
Menghadapi fatwa diantara para ulama syafiiyah sendiri, mustahil selalu terjadi kesepakan dalam semua masalah, maka muktamar NU yang pertama di Surabaya, telah menetapkan peringkat kualitas pendapat yang harus di pedomi dalam memilih berbagai pendapat. Untuk ditetapkan enam peringkat pendapat:
1.                       Pendapat yang disepakati oleh syaikhan (al-nawawi dab al-rafii).
2.                       Pendapat yang dipegangin oleh al-nawawi saja.
3.                       Pendapat yang dipegangi oleh a-rafai saja.
4.                       Pendapat yang di dukung oleh manyoritas ulama.
5.                       Pendapat ulama yang terpandai.
6.                       Pendapat ulama yang paling wara’.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas dalam menetapkan peringkat pendapat dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH yaitu Al-Ukhuwah (Persaudaran) karna mereka mengghargai pendapat mayoritas, menghargai yang terpandai dan juga yang wara’.
Dalam demikian dalam prakteknya penentuan rajah atau marjuhnya suatu pendapat tidak selalu mengacu pada pedoman peringkat di atas, melain lebih sering mengacu kepada penegasan penulis kitab yang dirujuk.
Dari gambarang singkat tentang jalannya pembahasan dalam forum bachtsul masail di atas, terdapat beberapa hal yang layak untuk mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, terutama:
Pertama, bahwa pembahasaan dalam bachtsul masail cendrung bersifat legal-formal tanpa pendalaman tentang aspek-aspek yang menyangkut hakekat pembahasan, latar belakang social, ekonomi , budaya dan yang semacamnya. Demikian pula dalam alternative yang dapat diambil sebagai jalan keluarnya. Berkaitan erat dengan kurangnya informasi mengenai disiplin ilmu yang menjadi pokok permasalahan. Di samping itu belum membudayakannya penulisa makalah dikalanyan ulama NU merupakan kendala teknis sendiri bagi pengungkapan pemikiran secara relative lebih utuh dalam forum bachtsul masail.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas dan dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH yaitu Al- 'Adalah (Keadilan) karna dalam pengambilan keputusan tampa memandang, hakekat permasalahan sebuah latar belakang, social, ekonomi, budaya dan semacamnya.
Kedua, bahwa sikap tawaddu’ yang berlebihan dan terbatasnya kitab rujukan yang dilibatkan serta kurangnya keterbukaan untuk menerima masukan dari sumber-sumber lain di luar apa yang dianggap telah mapan selama ini, merupakan factor dominan bagi seringnya terjadi pentawaqqufan masalah. Mengingat bahwa masalah yang ditawaqqufkan termasuk dalam kategori yang secara riil terjadi (al-masail al-waqiah), maka ditawaqqufkanya masalah tersebut dapat memperbesar rasa kebingungan umat islam menjadi aktifis kehidupan dalam kaitannya ketentuan hukum agama.
Dari apa yang telah dipaparkan dalam bagian sbelumnya Nampak dengan jelas bahwa tugas yang di emban oleh para ulama NU melalui bachtsul masailnya adalah tugas ifta’ (memberikan pertanyaan yang muncul dari warga dan para warga NU atau umat islam). Tugas ifta’ ini dilakukan secara jama’I (kolektif). Oleh karena itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh para ulama yang berperan serta dalam forum bachtsul masail NU. Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa mufti seharusnya melengkapi dirinya dengan:
Harus mengetahui pernyataan permintaan fatwa,dan mengkaji keadaan dirinya orang yang meminta fatwa dan mengkaji masyarakat di mana orang yang minta fatwa itu hidup didalamnya. Maksudnya, agar mufti tahu perjalanan pengaruh fatwanya baik itu yang menghilangkan maupun yang menunjukkan, sehingga mufti itu tidak menggunakan agama Allah sebagatai gurauan dan permainan.
Apa yang dikemukakan oleh Abu Zahra di atas sebenarnya hanya pengungkapan kembali secara lebih jelas dari rinci setelah apa yang dikemukakan oleh para ahli ushul-fiqh sebelumnya. Sebagai contoh, Abu Ihaq A-Syirazi Al-Syafi’I ( wafat 476 H) menulis:
Wajib bagi orang yang dimintai fatwa menjawab apabila sesuatuyang terjadi itu memang nyata dan orang yang dimintai fatwa itu tahuaka peristiwa itu, maka boleh ia menjawab menurut kadar apa yang diketahui dari masalah itu, (pernyataan itu), apabila sesuatu yang ditanyakannn itu tidak nyata dan mungkin masalah itu untuk di tafsil, bagi wajiblah bagi orang byang dimintai fatwaitu untuk mentashil jawaban dan menjelaskannya.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas dan dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH yaitu Al-Rahmah (Kasih Sayang) karna dalam hal ini bertujuan untuk menjawab dan melayani masyarakat khusunya yang berkaitan dengan hukum islam.
Meskipun  kewajiban para mufti di atas diungkapkan oleh para ulama dalam kaitannya dengan mufti yang mampu berijtihat, namun tuntutan berfikir masyarakat modern sekarang ini dan komplesitas permasalah yang dihadapi mengharuskan pula pada para mufti yang di anggap belum mampu berijtihaj untuk berbuat yang serupa.  Disamping itu pengertian mujtahid (orang yang mampu berijtihad) tidak harus menunjukkan pada mujtahid mutlak yang berfatwa dalam seluruh bidang syari’at, namun harus pula diartikan seperti apa yang ditulis oleh Hujjat Al-Islam Abu Hamit Al-Ghozali (w 505 H) dalam Al-Mustashfa:
Ijtihat itu menurut saya bukanlah suatu kedudukan yang tidak bisa dibagi-bagi bahkan boleh dikatakan bagi orang alim itu mempunyai kedudukan ijtihad dalam satu hukum tidak pada hukum yang lain. Karenanya maka orang mengetahui jalam pemikiran qiyas, baginya boleh berfatwa pada masalah qiyas itu, walaupun tidak mahir dalam ilmu  hadist.
Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Al-Imam Fakhr Al-Din Al-Razi Al-Syafi’I (w.606 H) dalam al- mahshul:
Boleh jadi sifat ijtihad itu ada pada waktu tertentu tidak pada waktu yang lain, bahkan pada masalah tertentu tidak pada masalah yang lain.
Dalam konteks inilah tidak terlalu naïf bila dikatakan bahwa terdapat sementara ulama NU yang mencapai tingkatan ijtihat semacam itu bukan suatu hal yang mustahil. Terlebih lagi apabila tingkat kemampuan yang dimaksud dikaitkan kepada seluruh ulama NU sebagai suatu jamaah (kelompok). Paling tidak dapat dikatakan bahwa tidak sedikit dari ulama NU telah berada pada tingkatan Al-Muta’alim (orang yang melakukan studi islam dengan tekun), yang berada di atas tingkatan awam (Al-Ami), tetapi di bawah tingkatan mujtahid, meminjam klasifikasi yang pakai oleh Dr. Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni.
Apabila al-Muta’lim itu merasa memiliki kemampuan untuk membahas dan meneliti dalil-dalil, dengan berbekal ilmu dan minat yang kuat (himmah), serta kitab-kitab rujukan (maraji’ al-bahts) yang memadai, boleh baginya mengamalkan pendapat yang di anggap rajah dan menjelaskan hasil penemuannya itu pada orang lain, dengan disertai sikap memghargai dan menghormati pendapat-pendapat lain.
Dengan penjelasan di atas maka kewajiban seorang mifti ujtahid seperti dikemukakan oleh as-syirazi dan Abu Zahra sebelumnya dapat diperlakukan pula pada majlis bachtsul masail NU sebagai mufti jama’I bagi warga nahdiyah. Hal ini berarti bahwadi dalam membahas suatu kasus hukum, majlis harus memperoleh informasi yang lengkap tentang seluk-beluk kasus, berbagai kemungkinan yang ada dan memahami betul situasi yang ada pada individu dan masyarakat tempat terjadinya kasus tersebut. Untuk iti diperlukan betul  peran serta para pakar di luar disiplin ilmu agama.
Dengan demikian keputusan atau ftatwa yang diberikan sejauh mungkin dapat sejalan dengan kemaslahatan ummat yang memang menjadi tujuan disyariatkannya hukum islam.  Dalam hubungan ini tidak tertutup kemungkinan bagi terjadinya peninjauan terhadap rajah marjuhnya  suatu pendapat ( qaul) yang selama ini telah dianggap mapan dalam al-kutub al-mu’tabarah. Tentang hal ini al-syayyid Muhammad Ibnu ‘Alwi Al-Malikimenulis:
Sesungguhnya dengan membhasa dan memikirkan serta mengkaji  mungkin mentarjihkan satu makna tertentu yang marjuh di dalam zaman tertentu yangmenyebabkan barang marjuh itu di tarjih kembali untuk kemaslahatan.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas dan dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH yaitu Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan) karna dalam pengambilan hukum tidak lain hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan ummat saja juga tidak ada tendensi lain.
Apabila hal di atas lebih banyak berkaitan dengan pembahasan masalah yang telah ada jawabannya secara eksplistit dalam kitab-kitab mazhab syafi’I walaupun dalam bentuk pendapat-pendapat yang  berbeda-beda, yang dalam penyelesaian halaqah Denanyar  Jombangh (26-28 Januari 1990) menyepakati penggunaan taqrir jamai’ ( penetapan keputusan secara kolektif), maka dalam masalah-masalah hukum yang ada jawabannya tetapi tidak secara eksplisit, dapat dilakukan apa yang oleh Al- Imam al-nawawi dan ar-rafi’I disebut sebagai:
Mengqiyaskan sesuatu yang para ulama tidak mendapatkannya nash atau qiyas itu diqiyaskan pada nash yang ada. Ini merupakan tugas pengikut madzhab yang tegolong al- mutawassitun (golongan penengah), yang berada di bawah tingkatan mujtahid  tetapi berada di atas tingkatan awam.
Bahkan lebih dari itu, halaqah yang sama menyepakati kesepakatan mengambil dari madzhab-madzhab lain di luar madzhab syafi’I  sepanjang masih dalam kerangka madzhab fiqh yang empat (al-madzahib al-arba’ah). Kesepakatan ini sejalan pula dengan pendirian sebagai ulama pemuila madzhab, baik di masa lalu maupun di masa kini. Di masa lalu antara lain kitabnya, al-muammal fi al-raddila al-amr al-awwal.
Seyongyangnya, bagi orang-orang yang mengeluti masalah fiqh tidak membatasi diri atas madzhabimam tertentu saja.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas dan dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH, yaitu Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan) karna dalam pengambila keputusan mengambil pendapat atau suara yang lebih banyak itu dipandang lebih baik dari pada pendapat yang sedikit,jadi mendahulukan yang banyak dari pada yang sedikit itu juga dianggap lebih baik dan harus didahulukan.
Sedangkan di masa kini, pernyataan senada dilontarkan pula oleh al-syayyid Muhammad ibn alwi al-maliki: tidak ada kewajiban menepati satumadzhab tertentu saja.
Bahkan menurut Hasanain Makhluf, mantan mufti Mesir, pendapat ini dipengangi oleh manyoritas (jumhur) ulama. Apabila sikap mengambil madzhab di luar madzhab imam Syafi’I tetapi masih di dalam lingkup yang empat ini masih dihadapkan pada anggaran dasar (AD) Nahdlatul Ulama, hal itu masih dapat dibenarkan, dan bahkan kemungkinan. Menurut hemat penulis, AD- NU yang tidak secara langsung dan pasti merumuskan dirinya sebagai organisasi yang terikat pada madzhab al- syafi’i dengan perti, al-washiliyah dan nahdlatul wathan justru menunjukkan bukti kearifan para ulama pendirinya. Hal ini disamping merupakan pengakuan mereka terhadap keabsahan ketiga madzhab yang lain, juga untuk memberikan kemungkinan bagi warga NU untuk mengambil pendapat dari ketiga madzhab yang lain, jika hal itu benar-benar dibutuhkan.
Satu-satunya kendala untuk mengambil pendapat-pendapat (aqwal) dari ketiga madzhab yang lain hanyalah kode etik bermadzhab yang tidak membolehkan ralfiq (memadukan antara dua pendapat atau lebih dari dua madzhab atau lebih) dalam satu “paket” amalah yang keabsahanpaket amalan ini tidak dibenarkan oleh madzhab-madzhab yang di talfiq, dan mencari-cari pendapat-pendapat yang ringan dari beberapa madzhab (tatabu’ rukhsash al-madzahib). Nampaknya, larangan terhadap kedua hal tersebut lebih ditujukan pada orang-orang yang melakukannya atas dasar keinginan hawa nafsu. Adapun bagi orang yang melakukan atas dorongan keadaan yang memaksa (darurah), maka menurut Dr. Wahbat al-Zuhaili ulama malikiyah dan segolongan ulama hanafiyyah membolehkan untukmelakukan hal itu.
Pernyataan wahbat al-zuhaili ini, antara lain dapat dibuktikan kebenarannya dengan mengutip langsung ahli ushul al-fiqh terkemuka dikalangan hanafiyah, yakninkamal al-din ibn al-hummam (w.861 H)dalam kitab al-tahrir.
Dapat disimpulkian dari pembicaraan itu ialah bolehseseorang mengikuti keinginan-keinginanmadzhab dan tidak ada halangan syar’I karena bagi manusi boleh berjalan atau memilihyang paling ringan baginya apabila dia mempunyaijalan menuju kea rah itu.
Penegasan senada dilontarkan oleh Amir Bad Syah al- Hanapi, penulis komentar (syahr) dari kitab tersebut. Disamping itu dapat di bca pula ucapan yang senada dari muhibb allah ibn ‘abd. Al-syakur al-biuhari penulis kitab masallam al-tasubud  dan abd. Al ‘ali al0 anshari penulis kitab syarahnya yakni fawatih al-rahamut.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas dan dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH yaitu Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan) karna dalam pengambila keputusan mengambil pendapat yang lebih baik dan untuk kemaslahatan umat saja walau keputusan tersebut mengambil dari beberapa pendapat yang beda Imamnya. Sehingga keputusanan akhir umat bisa mengakainya hal yang baik dan buat dirinya sendiri.
Dalam hubungan dengan majlis bachtsul masail Nadlatul Ulama, masalah hukum yang tidak dijumpai dalam kitab-kitabfiqh al-syar’I sehingga memerlukan pengambilan dari madzhab lain, nampaknya akan lebih banak menyangkut masalah muamalah. Dan kalaupun harus terjadi talfiq, kemungkinan besar tidak termasuk talfiq yang di larang. Oleh karena itu sudah sewajarnyalah apabila hal itu diperbolehkan, dengan syarat seperti yang telah dikemikakan di atas.
Adapan apabila jawaban terhadap permasalan yang dibahas tidak terdapat dalam kitab-kitab madzhab yang empat, misalnya karena masalah tersebut termasuk masalah yang baru (al-masail al-mustahdatsyah) maka seyongyangnyalah ditempuh istimbath jama’iy (upaya mencari kesimpulan langsung dari dalil, yang dilakukan secara klektif), dengan mendasarkan diri pada manhaj ushuli (metode ushul fiqh) yang dipakai dala keempat madzhab. Hal inipun telkah disepakati pula dalam halaqah Denayar yang kemudian terkenal dengan istilah bermazhbab secara manhaji (metodologis).
Namun demikian, harus di garis bawahi, bahwa bermadzhab secara munhaji ini memerlukan penguasaan yang mendalam dan tidak sederhana tetang qawa’id ushuliyyah, qawa’id fiqhiyyah, muqaranat al-madzahib fi al-fiqh ushulih dan tarikh al-tasryi’ al-islami terutama tarikh al-madzahib al fiqhiyyah bagi para ulama NU,  hal ini nampaknya tidak merupakan kesulitan yang terlalu serius. Akan tetapi dalam kaitannya dengan kaderisasi dan regenerasi ulama sebagai dari program jangka panjang, kebutuhan terhadap pendalaman para santri terhadap bidang ilmu-ilmu tersebut, sudah seharusnya memperoleh perhatian yang seriuas dari para ulama pemangku pesantren.

Analisa:
Dalam konsep Bachstul Masail di atas dan dipandang dari segi konsep Aswaja tercermin prinsip AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH yaitu Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan) karna dalam pengambila keputusan mengambil pendapat yang lebih baik dan untuk kemaslahatan umat saja walau keputusan tersebut mengambil dari beberapa pendapat yang beda Imamnya. Sehingga keputusanan akhir umat bisa mengambilnya suatu hukum yang baik dan itu juga buat dirinya sendiri.
Disamping jalan keluar menuju istinbath jama’iy di atas, masih terdapat pula jalan lainyang bias ditempuh dalam menjawabpersoala-persoalan baru yang belum sempat tersentuh oleh ulama madzhab, yakni dengan mempelajari secara cermat proses pembahasan ( biasanya berupa makalah dan artikel) dan hasil keputusan majlis-majlis kajian hokum islam terkemuka di negeri-negeri islam yang lain, terutama dikawasan timur tengah, tempat perseaian pertama agama islam. Untuk itu sudah seharusnya NU mengembangkan komunikasi yang lebih intensif dengan lembaga-lembagasemacam rabithat al-‘alamat isla di Saudi Arabia, majma’ al-buhuts al islamiyyah di Mesir dan lain-lain.
Adapun dalam hubugannya dengan terbatasnya kitab-kitab rujukan dalam bachtsul masail, yang acap kali berupa kitab-kitab kecil yang sepi dari dalil (ayat al-qur’an atau hadits nabi SAW) dan cara-cara intinbath (wujuh al-istinbaht), sudah seharusnya dilengkapi atau diperbaharui dengan kitab-kitab yang lebih refresentatif, yang dicantumkan hal-hal tersebut di atas. Kini sudah saatnya bagi bachtsul masaik NU untuk melengkapi rumusan-rumudsan final keputusan atau fatwanya engan mencantumkan ayat-ayat atau hadits atau dasar-dasar istinbath keputusan ini. Menurut hemat penulis, hal ini setidak-tidaknya mengandung dua manfaat.
Pertama, agar dengan  demikian pengetahuan hokum islam warga NU dapat lebihmeningkat. Yakni dengan mengetahui dalil yang menjadi landasan dari pendapay yang diikutinya. Dalam hubungan ini ibn “bd. Al barr mengutip pendapat seg0longan ulama tentang perbedaan taqlid dan ittiba’ yang sangat layak untuk diperhatikan.
Kedua, agar keputusan bacthsul masail NU dapat dimungkinkan untuk mencapai minat luar, sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk mengikutinya. Apalagi kecendrungannya yang ada pada peminat generasi islam yang ada pada peminat studi islam dikalangan generasi masa kini menunjukkan adanya kesdaran yang kuat akan entingnya persesuaian antra amalan dengan ajaran al-qur’an dan haits.
Dalam kaitannya dengan usulan terajhir dari penulis ini, ada baiknya bila direnungi ucapan al-imam abu syamah al-syafi’iy berikut ini:
Orang-orang ahli fiqa mengharamhak pada zaman kita ini untuk melihat di dalam kita-kitab hadits dan membahas fiqhnya atsar dan makna-maknanya atsra. Dan mengharamkan pula melihat kitab-kitab yang indah yang dikarang dalam syarahk-syarahknya atsardan ghoribnya atsar. Bahkan mereka berfatwa pada zamannya dan sepanjang umurnya di dalam melihat  pada qaul-qaul orang yang mendahului mereka dari pada yang mendahului ulama-ulama ahlu fiqh yang akhir. Mereka meninggalkan, melihat atau memikir pada nash-nash nabi mereka yang makhsum yang di jagga dari kesalahan dan meninggalkan atsar sahabat yaitu orang-orang yang tahu  menyaksikan wahyu dan tahu pada nabi, dan yang memahami keindahan syari’at, maka sudah pasti mereka ulam-ulama fukhaha itu mebgharamkan tingkatan ijtihad dan mereka tetap bertqlid selama-lamanya.
Oleh kareana itu sudah sewajarnya pula apabila disamping kitab-kitab fiqh, bacthsul masail Nu melibatkan pula sebanyak mungkin kitab-kitab tafsir dan syarah hadits yang refresentatif, paling baik, kitab-kitab yang di tulis olehulama-ulama terkenal dalam lungkungan ahl al-sunnah.
Sebagai suatu tawaran alternative sudah spat dapat mengundang pro dan kontra. Demikian pula sekiranya usulan-usulan pokok selayaknya apabila tulisan ini dapat disepakati  , muncul rasa kekhawatiran akan adanya penyalah gunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat sepenuhnya dipahami. Namun demikian, penulis yakin bahwa dengan didasari oleh kesadaran yang kuat tentang kebersamaan dalam kolektivitas-dalam wujud ifta’ jama’I, taqrir dan intinbath jama’I kemungkinan penyalahgunaan ini dapat di tangkal sedini mungkin. Sebab, betapun adanya, NU adalah milik kita bersama.
Yang penting sekarang, adanya memurnikan niat kita, yakni bahwa dilakukannya pengembangan metode pembahasan dalam hokum NU adalah semata-mata untuk memasyarakatkan hukum Allah di bumi nusantara ini, dmi kemaslahatan bersama, amin.

1.1         Pembagian analisa di atas

Dalam analisa di atas terdapat prinsip yang digunakan dalam konsep pengambilan keputusan Bachtsul Masail tersebut dapat dibagi dalam 9 prinsip berdasarkan nomer urut analisa yaitu:
1.      Al-Shulh (Perdamaian)
2.      Al-Musawwa (Persamaan)
3.      Ukhuwah (Persaudaran)
4.      Al- 'Adalah (Keadilan)
5.      Al- 'Adalah (Keadilan)
6.      Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan)
7.      Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan)
8.      Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan)
9.      Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan)


No comments:

Post a Comment